Sewa Rp6,7 Juta Ideal Berdasarkan Kajian Konsultan

Terkait Sewa Rumah Anggota DPRD Lampung

BANDARLAMPUNG - Alokasi anggaran tunjangan perumahan anggota dewan Provinsi Lampung mencapai Rp6 miliar lebih per tahunnya dinilai Ketua DPRD Lampung sudah sesuai dan tercantum dalam APBD Provinsi Lampung. Pasalnya, dari besaran biaya yang dimaksud setiap anggota DPRD mendapatkan jatah sewa rumah senilai Rp6,7 juta.

"Hal ini memang benar, dewan menganggarkan dana sewa rumah anggota dewan mencapai Rp 6,7 juta per bulannya. Dan hal ini sudah ditetapkan di APBD 2013," ujar Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Asan di rumah dinasnya kemarin, (11/2).

Dia menyebutkan, selain itu, dana tunjangan sewa rumah anggota legislatif itu, sudah disetujui oleh gubernur. "Penerapan besaran biaya sendiri sah kok. Dan ini semua sudah ada peraturan gubernur (pergub), serta anggaran sewa rumah itu juga sudah sesuai aturan karena sudah dikaji oleh konsultan," kata legislator Partai Demokrat itu.

Dijelaskannya, dari besaran biaya, kajian konsultan tentang biaya sewa rumah DPRD senilai Rp6,7 juta tersebut, terusnya, sudah ideal. Pasalnya, berpatokan pada hasil survei sewa rumah di beberapa tempat. Jika mengacu pada rumah dinas ketua DPRD di wilayah Pahoman, maka bisa terjadi pembengkkan biaya karena di wilayah Pahoman berbeda biayanya. "Ia kalau di Pahoman ada yang mau menyewakan. Saya rasa tidak ada lagi,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategi dan Kebijakan Publik (Pussbik) Lampung, Aryanto Yusuf menganggap jika dilihat dari besaran biaya yang dikeluarkan bahwasanya hal itu adalah pemborsan anggaran.

Sementara itu, pemberian tunjangan yang diberikan itu berdasarkan PP No.35/2006 tentang Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD. Berdasarkan survei yang dilakukan beberapa waktu lalu, DPRD Lampung menilai wajar angka peruntukan sewa rumah itu. Tunjangan itu masih terbilang kecil dibandingkan sejumlah daerah lain, seperti Sumatera Selatan dan Jawa Barat. (dra)