Dewan Desak Diskes Jangan Memble

KALIANDA – DPRD Lampung Selatan meradang. Ini karena ulah dan kinerja Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Selatan yang dinilai memble dalam mengurusi kucuran anggaran jaminan kesehatan (Jamkes) di pusat.Karena itu, DPRD Lamsel mendesak agar Diskes Lamsel mengambil langkah-langkah konkret agar anggaran yang berasal dari pusat itu segera cair.

“Kita perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya. Ini kan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut administrasi keuangan. Oleh karena itu dinas harus segera mengambil langkah agar dana yang dari pusat bisa segera cair,” tulis Wakil Ketua III DPRD Lamsel H. Antoni Imam, S.E kepada Radar Lamsel melalui BlackBerry Messages (BBM), kemarin.

DPRD Lamsel, kata Antoni, akan mengkawal proses tersebut. Pimpinan dewan juga akan mengkoordinasikan keterlambatan pembayaran ini dengan Komisi D DPRD Lamsel yang memang membidangi masalah itu. “Harapan kami, agar hal sama tidak terulang dimasa yang akan datang,” kata Ketua DPD PKS Lamsel itu.

Dia juga berharap, Diskes terus melakukan pemantauan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. Karenanya, ia mengimbau kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan agar tetap mengutamakan pelayanan.
“Saya memaklumi bahwa kejadian ini secara tidak langsung berimplikasi terhadap hak-hak tenaga kesehatan yang ikut tertunda. Saya harap pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik,” harap Antoni.

Senada dengan Ketua Komisi D DPRD Lamsel Muhammad Nurdin. Dia mengaku Komisi yang dipimpinnya akan segera memanggil Diskes Lamsel untuk mengklarifikasi persoalan itu. Menurut Nurdin, alat kelengkapan dewan yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan itu sebelumnya telah menggelar hearing dengan Diskes mengenai hal itu.Kala itu, kata Nurdin, Diskes akan segera mengupayakan agar proses pencairan anggaran Jamkes segera terealisasi. “Saat itu saya tahu dua bulan langsung terealisasi,” kata Nurdin.
   
Ia juga tidak menyangka anggaran Jamkes tersebut bisa mandek hingga miliaran. Nurdin juga menenggarai kesalahan administrasi dan kinerja jajaran Diskes menjadi penyebab terjadinya keterlambatan. “Semestinya kan Desember 2012 sudah clear. Ini ada apa?,” tanya politisi PKS itu.
   
Nurdin mengaku komisinya akan segera melakukan pembahasan mengenai hal itu. Senin (25/2) mendatang, Nurdin mengatakan akan menggelar rapat dengan jajaran mengenai hal itu. “Secepatnya akan kita panggil. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena efeknya akan berdampak pada pelayanan,” pungkas Nurdin.
   
Diketahui, klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal belum sepenuhnya dibayar oleh Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Lamsel.
   
Dari data yang dihimpun Radar Lamsel, klaim anggaran Jampersal yang belum dibayar Pemkab mencapai Rp 750 Juta. Jumlah itu terhitung sejak Agustus – Desember 2012. Lalu, klaim anggaran Jamkesmas sebesar Rp 250 Juta. Untuk pelayanan ini, Pemkab Lamsel menunggak di bulan Desember 2012. Data ini merupakan data anggaran Jamkesmas dan Jampersal yang mengklaim ke Dinas Kesehatan.

Yang lebih memprihatinkan, klaim anggaran Jamkesda yang mencapai Rp 3,717 Miliar juga belum terbayar. Jumlah ini terhitung sejak Juni – Desember 2012. Dengan rincian, Rp 1,845 Miliar untuk pelayanan kesehatan di 24 Puskesmas di Kabupaten Lamsel dan Rp 1,872 Miliar untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) yang bekerja sama dengan Pemkab Lamsel seperti RSUD dr. Bob Bazar, S.K.M, RSUD Abdoel Moeloek, RS Urip Sumoharjo, RSJ Bandarlampung dan DKT Bandarlampung.

Bantuan kesehatan yang notabennya kucuran dari Pemkab Lamsel itu melebihi kapasitas. Total anggaran yang dikucurkan pada tahun 2012 sebesar Rp 5,5 Miliar tidak mencukupi banyaknya masyarakat yang berobat menggunakan anggaran itu sehingga menunggak mencapai Rp 3,717 Miliar. Artinya total pembayaran seluruh jaminan kesehatan itu mencapai Rp 4,717 Miliar. (edw)