Wacana Pemidahan Pusat Pemerintahan
KALIANDA – Usulan relokasi pusat pemerintahan dari Kota Kalianda ke Kecamatan Jatiagung nampaknya memang perlu pertimbangan yang matang. Selain alasan efektivitas pemerintahan yang saat ini sudah berjalan baik, masalah anggaran juga menjadi kendala jika memang wacana relokasi yang diusulkan tokoh masyarakat Jatiagung dimuluskan.
Ketersediaan anggaran, memang menjadi hal krusial dalam rencana itu. Saking krusialnya, anggaran yang dibutuhkan jika memang relokasi diwujudkan tak terestimasi. Bahkan, Pemkab Lamsel belum dapat memastikan berapa biaya yang dibutuhkan jika wacana itu terealisasi.
“Wah!. Kalau tanya soal itu cukup sulit menjawabnya. Tapi sebagai gambaran, pembangunan Kota Baru Jatiagung yang merupakan program pemprov saja belum diketahui pasti berapa jumlah anggaran yang dibutuhkannya,” kata Sekretaris Bappeda Lamsel H. Anton Carmana, S.E kepada Radar Lamsel.
Apakah membutuhkan anggaran yang mencapai ratusan miliar? Anton Carmana mengamininya. “Kalau ratusan miliar sudah pasti. Tapi untuk kebutuhan riilnya perlu penghitungan yang dilakukan oleh tim terpadu,” ujar mantan Kabid Fisik Bappeda Lamsel itu.
Disinggung mengenai apakah Pemkab sanggup untuk membiayai angggaran yang dibutuhkan jika wacana relokasi pusat pemerintahan benar-benar dilakukan? Anton Carmana mengatakan untuk satu atau dua tahun belum memungkinkan. “Ini kan sebatas wacana. Tidak bisa diandai-andai. Tapi jika melihat kebutuhan anggaran memang cukup sulit,” pungkas Anton.
Diketahui, masyarakat Kecamatan Jatiagung siap menghibahkan lahan seluas 15 hektar kepada Pemkab jika usulan relokasi pusat pemerintahan di muluskan. Tokoh masyarakat Jatiagung Sapril kepada Radar Lamsel mengatakan, tanah seluas 15 hektar itu berada didekat kantor Kecamatan Jatiagung. (edw)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar