RAPBD 2013 Harus Proporsional

FPAN Minta Anggaran Non Produktif Dihapus

KALIANDA – Pengesahan RAPBD Lamsel tahun 2013 akan dilakukan hari ini. Tujuh fraksi di DPRD Lamsel akan memberikan persetujuannya atau tidak dalam rapat paripurna yang rencananya bakal digelar di gedung DPRD Lamsel sekitar pukul 10.00 WIB, hari ini.
 

Namun, dua dari tujuh fraksi yang akan memberikan persetujuan menyatakan persetujuannya lebih awal. Mereka adalah Fraksi Demokrat (FPD) Lamsel dan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Meski menyetujui, keduanya tetap memberikan cacatan-catatan agar pelaksanaan APBD 2013 berjalan efektif guna kepentingan masyarakat.
 

“Kalau FPD tidak setuju tidak mungkin. Bisa menghambat pembangunan. Lagi pula RAPBD sudah kita bahas bersama-sama,” kata Ketua Fraksi Demokrat Ali Nuhdin, S.H kepada Radar Lamsel, Minggu (2/12) siang, kemarin.
 

Cacatan yang diberikan partai berlambang bintang mercy itu adalah agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamsel benar-benar proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Tempatnya harus pas, merata, dan sesuai aturan dan ketentuan,” kata mantan pengacara itu.
 

Selama ini, sambung Ali Nuhdin, pelaksanaan pembangunan yang dilakukan Pemkab Lamsel belum begitu merata. Meski Ali Nuhdin menyebut pembangunan yang dilaksanakan Bupati H. Rycko Menoza, SZP, S.E.,S.H.,MBA dan Wakil H. Eki Setyanto, S.E, cukup baik, namun pemerataan pembangunan masih perlu dilakukan dimasa yang akan datang. “Keseluruhan sudah cukup baik. Tinggal pemerataan dan proporsionalitas,” ujar Wakil Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Lamsel itu. Jika pemerataan pembangunan sudah bisa dirasakan, Fraksi Demokrat meyakini pembangunan pro rakyat yang didambakan masyarakat Lamsel bisa terwujud.
 

Senada dengan Ketua DPD PAN Lamsel Azmi Aziz, S.E. Melalui sambungan telepon genggam, politisi yang dua periode ini menjadi legislator di parlemen Lamsel juga berharap pembangunan di Lamsel benar-benar untuk kepentingan masyarakat.
 

Karenanya, ia berharap, Pemkab Lamsel bisa meminimalisir bahkan menghapuskan anggaran-anggaran yang tidak berkepentingan untuk rakyat. “Perkecil anggaran non produktif yang tidak ada efeknya untuk masyarakat. Kita kan berpikir dan bekerja untuk rakyat,” ingat Azmi.
 

Menurutnya, belanja pakai habis seperti belanja kebutuhan kantor harus benar-benar diperkecil. FPAN, kata Azmi, tetap akan mengawasi penggunaan anggaran yang digunakan untuk belanja pakai habis yang dilakukan pemerintah. “Anggaran ini sangat rawan. Semua elemen harus mengawasi,” ajak politisi dari Dapil V Lamsel itu.
 

Azmi menilai komposisi belanja langsung dan tidak langsung dalam komposisi RAPBD Lamsel tahun 2013 cukup baik. Ini dari asusmsi persentasi belanja langsung dan tidak langsung yang mencapai 40 persen belanja langsung dan 60 persen belanja tidak langung.
 

“Pencapaian ini kami apresiasi. Tapi kami minta pemkab terus memperkecil belanja tidak langsung dengan melakukan penghematan-penghematan terhadap anggaran yang non produktif,” pinta Azmi. (edw)