Randis Belum Dipasang Stiker

Soal Larangan Randis Pakai BBM Subsidi

KALIANDA - Kebijakan larangan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, BUMN dan BUMD telah resmi dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak tanggal 1 Juni 2012.Dengan adanya larangan itu, tentunya seluruh kendaraan tersebut diwajibkan untuk memasang stiker yang bertuliskan "Mobil ini tidak menggunakan BBM bersubsidi". Namun pada kenyataannya, hingga kini stiker yang di peruntukan bagi kendaraan dinas (Randis) Pemkab Lampung Selatan, terkait larangan menggunakan BBM subsidi tersebut belum juga terpasang.

Diketahui di Lampung, pemberlakukan larangan randis untuk tidak memakai bahan bakar bersubsidi telah diberlakukan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sejak 1 Februari lalu. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Lampung Selatan Satria Jaya belum lama ini menyatakan, bahwa stiker bagi randis milik Pemkab Lamsel terkait larangan memakai bahan bakar subsidi sudah ada di Bagian Umum Pemkab setempat. "Kalau stikernya sudah ada. Tapi, kapan akan dipasangnya, kami belum tahu. Masih menunggu waktu yang tepat untuk dilounchingnya secara simbolis oleh Pak Bupati," ujar Satria, kepada Radar Lamsel, saat ditemui diruan Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Pemkab Lamsel.
    
Berdasarkan informasi yang di himpun Radar Lamsel, stiker larangan untuk tidak memakai BBM Subsidi bagi randis Pemkab Lamsel memang telah ada di Bagian Umum Pemkab Lampung Selatan. Namun, Bagian Perlengkapan dan Asisten Administrasi Umum (Adum) pemkab stempat belum bisa memastikan kapan akan dilouncingnya pemasangan stiker tersebut di tiap randis milik Pemkab setempat.
   
"Saya belum tahu kapan akan dipasang stikernya. Sebab, belum melakukan koordinasi ke Bagian Umum. Bahkan, stikernyanya saja saya belum lihat bagaimana bentuknya," terang Asisten Administrasi Umum Yusri, ketika ditemui diruang kerjanya, Jumat (22/2) lalu.
   
Dia menerangkan, belum dilakukannya koordinasi tersebut, dikarenakan saat ini Kabag Umum Pemkab Lamsel Sukismanto, sedang mengikuti diklat di Jakarta. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dilounchingnya. Bahkan rencannya Senin besok (Hari ini, red) kami akan menggelar rapat koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait untuk membahas masalah stiker BBM ini," ungkapnya.
   
Dia menambahkan, pihaknya menjamin jika stiker tersebut sudah terpasang, seluruh randis plat merah milik pemkab Lamsel tidak akan menggunakan BBM bersubsidi. "Karena sistem pengawasan penggunaan BBM non subsidi ini dilakukan secara berlapis, baik dari internal maupun eksternal," pungkasnya. (iwn)

Anggaran untuk Desa Rp11,9 Milyar

KALIANDA - Pemerintah Kabupeten Lampung Selatan melalui Bagian Otonomi Daerah (Otda) tahun ini menganggarkan dana sekitar Rp11,9 milyar untuk desa se-Lamsel.Dana yang dianggarkan pemkab melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, diperuntukan Dana Pembiayaan Penyelenggaraan Urusan Desa (DPPUD), bantuan Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Pilkades), serta untuk membiayai Bantuan Operasional Pengurus Rukun Tetangga (BOP-RT).
   
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Otonomi Daerah (Kabag Otda) Lamsel Drs. Suhendar Zuber, M. Si, kepada Radar Lamsel, Jumat (22/2).Dia menjelaskan, dana yang diberikan untuk masing-masing item tersebut sudah terdapat rinciannya. Yaitu Rp9,4 milyar untuk DPPUD, Rp1,2 milyar untuk BOP RT dan Rp1,2 milayar untuk pembiayaan Pilkades sampai dengan pelantikan. Jadi total keseluruhan sekitar Rp11,9 milyar. Menurutnya, dana tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2012 lalu.
   
"Tahun 2012 anggaran untuk DPPUD senilai Rp8,6 milyar, untuk Pilkades senilai Rp350 juta dan BOP Ketua RT Rp1,2 milyar jadi totalnya sebesar Rp10,2 milyar lebih. Mengapa tahun ini terdapat kenaikan, karena tahun ini desa yang melaksanakan Pilkades berjumlah sebanyak 129 desa," jelasnya.
   
Dia menambahkan, setiap desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi, pemkab setempat telah menganggarkan Rp10 juta perdesa."Yang saya ketahui, untuk se-Provinsi Lampung, baru Lamsel yang memberikan bantuan dana untuk Pilkades. Dan ini dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Rycko Menoza, SZP dan sudah berjalan sejak tahun 2012 lalu. Dengan rincian Rp5 juta untuk Pemilihan dan Rp5 juta untuk pelantikan," terangnya.
   
Diketahui, untuk tahun 2013, tunjangan perangkat desa dan kelurahan non PNS meliputi Kades, Sekdes, Kepala Dusun (Kadus), Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Lingkungan (Kaling), mengalami peningkatan mencapai 30-50 persen.
   
"Pemberian dana tersebut, merupakan bentuk kepedulian pemerintah kabupaten dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi perangkat Desa dan Kelurahan. Sehingga pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat lebih meningkat," pungkasnya. (iwn)

INKAI Lamsel Sabet Dua Mendali Emas

INKAI Lamsel Sabet Dua Mendali Emas

 Atlit Inkai Lamsel, berhasil meraih dua mendali emas pada Kejuaraan Nasional Karate SBY Cup X yang berlangsung di Gelanggang Remaja, Jakarta Utara Foto Iwan J Sastra

KALIANDA - Prestasi atlit Institut Karatedo Indonesia (INKAI) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) mengharumkan daerahnya dikancah nasional. Tim INKAI Lamsel yang tergabung dalam INKAI Lampung berhasil menyabet dua medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) INKAI Terbuka SBY Cup X tahun 2013 yang berlangsung selama tiga hari Jumat - Minggu (22-24/2), di Gelanggang Remaja Jakarta Utara.
   
Medali emas itu diraih oleh atlet atas nama Akmal Rinaldi di Kelas Pemula Putra -40 Kilogram dan Ade Hilsa di Kelas Komite Cadet Putri +48 Kilogram.
   
Di samping merebut dua medali emas, para atlit INKAI kebanggaan kabupaten yang menjadi pintu gerbang pulau Sumatera ini juga mampu mempersembahkan tiga perak di kelas Kata Putra-Putri usia dini dan Komite, serta empat perunggu dari masing-masing Kelas Komite.
   
Prestasi yang diukir oleh tim INKAI Lamsel ini menjadi satu kebanggaan bagi para rombongan kontingen Lamsel yang turut serta mengikuti pertandingan Kejurnas Karate SBY Cup ke X ini. Khususnya, bagi para pengurus Inkai Lamsel. "Ini membuktikan atlit Inkai Lamsel mampu mengharumkan nama Kabupaten Lamsel hingga di tingkat Nasional," ujar Ketua Tim Kontingen Nina Yakup, SE, mendampingi Manager Tim Arie Udral, kepada Radar Lamsel melalui sambungan telepon, Minggu (24/2) kemarin.
   
Dia menuturkan, dalam kejuaraan karate nasional SBY Cup 2013, Lamsel mengirimkan kontingen sebanyak 15 orang atlit karate dari berbagai kelas yaitu kelas usia dini komite putra, usia dini kata putra/i, komite Pra pemula, komite pemula, usia dini kata, komite putra/i pemula, komite cadet putra, komite junior putra/i dan komite senior putra/i.
   
"Kami selaku pendamping kontingen mentargetkan kontingen Lamsel bisa meraih empat (4) mendali emas dalam kejuaraan karate nasional ini (SBY Cup, red)," tuturnya.
   
Diungkapkannya, tujuan tim karate Inkai Lamsel mengikuti kejuaraan nasional SBY Cup ini, selain untuk mencari pengalaman bagi para atlit, juga untuk menyiapkan atlit-atlit karate berprestasi guna menghadapi ajang Olimpyade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) yang akan digelar pada bulan April mendatang. Selain itu, juga sebagai persiapan untuk bertanding pada Kejurnas INKAI Cibubur pada bulan Maret tahun ini.
   
"Sekaligus untuk persiapan bertanding diajang Pekan Olahraga Propinsi (Porprop) Lampung 2013 yang akan digelar di Kabupaten Lamsel. Diharapkan melalui kejuaraan SBY Cup ini, para atlit Inkai Lamsel bisa menambah pengalamannnya, khususnya dibidang olahraga karate dan juga menambah prestasi bagi Kabupaten Lamsel," pungkasnya.
   
Diketahui, sebelum bertolak ke Jakarta, keberangkatan tim Karate Inkai Lamsel ini dilepas langsung oleh Wakil Ketua INKAI Lamsel Hery Susanto, S. Sos yang juga selaku penyandang dana, mewakili Ketua Umum Letkol Gustia Wardana pada Kamis malam (21/2), sekitar Pukul 20.30 Wib dikediaman Ketua Tim Kontingen.
   
Turut hadir dalam acara pelepasan itu Wakil Ketua Umum Inkai Lamsel H. Darul Qotni, SE, Sekretaris Umum Inkai Lamsel H. Nivolin, CH, SE, M. Si, Ketua FORKI Lamsel Edi Yanto, serta Kasdim 0421-LS Mayor Inf. Bowo Suprapto. (iwn)

Vigor Mahal, Tuak pun Jadi

Tuak hasil razia operasi penyakit masyarakat (pekat) di wilayah hukum Polsek Candipuro Foto  Agus Pamintaher

CANDIPURO - Tak ada rotan akar pun jadi. Pepatah itulah yang tepat bagi penikmat minuman keras (Miras). Pasalnya, sejak miras jenis anggur vigor harganya naik, para pengkonsumsi miras menggantinya dengan minuman tuak. Harga tuak lebih terjangkau dibandingkan dengan harga miras jenis lainnya seperti vigor yang harganya mencapai puluhan ribu rupiah setiap botolnya.

Selama operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang digelar jajaran Polres Lamsel dan Polsek-polsek, petugas banyak menyita miras jenis tuak. Polsek Candipuro selama ini mengamankan tuak 110 liter dari empat tempat.
   
Kasi Humas Polsek Candipuro, Briptu Syaiful mengakui, hasil razia yang dilakukan Unit Patroli Polsek Candipuro baru mendapatkan 4 jerigen tuak dari rumah warga di Desa Beringin Kencana dan Sidoasri. Tuak tersebut kini masih diamankan di Mapolsek dan akan diserahkan ke Polres Lampung Selatan pada hari Sabtu, 23 Februari 2013. Rencananya tuak tersebut akan dimusnahkan bersama hasil razia dari beberapa Polsek dan Polres.
   
"Kita terus berupaya mencari miras yang dijual di masyarakat selama operasi pekat ini. Hasil yang kita dapatkan hanya mendapati 4 jerigen sebanyak 110 liter tuak. Beberapa waktu lalu, Sabhara Polres Lampung Selatan juga melakukan razia di Candipuro dan hasilnya mendapatkan 2 dus miras jenis vigor. Meski sudah mendekati batas akhir operasi pekat, razia tetap kita lakukan sampai selesai,"ujar Syaiful, Kamis (21/2).
   
"Selama operasi pekat ini, kita tidak menemukan adanya tindak pidana perjudian, pekerja seks komersial (PSK) maupun VCD porno. Namun untuk para peminum dan pedagang tuak, kita berikan teguran, penyitaan dan pembinaan agar tidak mengulangi lagi. Harapan kami, mereka tidak membuat resah masyarakat dan bisa hidup dengan nyaman,"imbuhnya.
   
Kapolsek Candipuro, AKP. Suharyo mendampingi Kapolres Lampung Selatan, AKBP. Bayu Aji, SIK mengharapkan kepada masyarakat untuk menjauhi miras dan perbuatan yang melanggar hukum. Ia akan bersikap tegas terhadap pelaku kriminal seperti perjudian dan penyakit masyarakat lainnya.
   
"Kami berupaya semaksimal mungkin menciptakan rasa aman dan nyaman di masyarakat. Salah satunya dengan melakukan razia pekat yang sekarang ini masih berlangsung. Mudah-mudahan dengan seringnya kita lakukan razia, masyarakat bisa menghindari miras dan tidak ada lagi miras yang diperjual-belikan di Candipuro,"kata Suharyo. (gus)

Pemkab Optimis Pertahankan Piala Adipura

KALIANDA - Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemkab Lamsel dapat berperan serta menjaga kebersihan lingkungan kantor dalam menyongsong penilaian Adipura Kencana 2013.
   
Permintaan itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten setempat Drs. Ishak MH dalam acara rapat kordinasi persiapan penilaian Adipura tahap dua di Aula Rajabasa, Kamis (21/2).

Ishak berharap Satker bisa memenuhi kelengkapan sarana pendukung yang dinilai dapat mempengaruhi penilaian tahap ke II yang akan dilakukan awal Maret tahun ini. "Pemkab berharap, setiap kantor instansi dapat menyumbangkan nilai. Dengan catatan nilai yang baik," katanya.
   
Tidak hanya itu, ia pun meminta kepada pihak Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas, Sekolah, wilayah perumahan dan terminal untuk bisa menjaga kebersihan. Dengan harapan dapat memberikan dukungan dalam pencapaian piala Adipura tahun 2013. "Yang pasti, untuk meraih piala Adipura kencana ini, kita harapkan adanya dukung dari seluruh masyarakat Kalianda. Sebab, piala adipura ini telah diraih oleh Kecamatan Kalianda sebanyak sembilan kali secara berturut-turut," terangnya.
   
Pemkab berharap, tahun 2013 ini piala Adipura bisa kembali dipertahankan. Untuk itu, upaya kerja sama harus bisa terus ditingkatkan. "Kerjasama yang baik diharapkan bisa mempertahankan piala adipura pada tahun ini," harapnya.
   
Sementara itu, Kepala DPKK Lamsel Ir. Yansen Mulia MP mengatakan, pihaknya optimis untuk bisa kembali meraih piala Adipura tahun ini. Menurutnya, pada penilaian tahap I (pertama, red) se- Sumatera, Kecamatan Kalianda berhasil meraih peringkat 3 (tiga) Regional. Dan meraih penilainan tertinggi se-Provinsi Lampung dengan nilai 75,30 point. "Pada penilaian pertama, sudah bisa dikatakan menadapatkan nilai maksimal. Kita semua berharap, nilai yang sudah diraih ini bisa kembali ditingkatkan," ungkapnya.
   
Dia menambahkan, untuk persiapan dalam menyongsong penilaian adipura tahap ke dua tahun ini, pihaknya sudah melakukan persiapan hingga mencapai 80 persen. "Sambil menunggu hasil penilaian tahap II dan pengumuman pemenang pada tanggal 6 Juni 2013, pemkab optimis dapat kembali meraih piala adipura tahun ini," pungkasnya. (iwn)

Dewan Desak Diskes Jangan Memble

KALIANDA – DPRD Lampung Selatan meradang. Ini karena ulah dan kinerja Dinas Kesehatan (Diskes) Lampung Selatan yang dinilai memble dalam mengurusi kucuran anggaran jaminan kesehatan (Jamkes) di pusat.Karena itu, DPRD Lamsel mendesak agar Diskes Lamsel mengambil langkah-langkah konkret agar anggaran yang berasal dari pusat itu segera cair.

“Kita perlu tahu apa yang menjadi penyebabnya. Ini kan berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut administrasi keuangan. Oleh karena itu dinas harus segera mengambil langkah agar dana yang dari pusat bisa segera cair,” tulis Wakil Ketua III DPRD Lamsel H. Antoni Imam, S.E kepada Radar Lamsel melalui BlackBerry Messages (BBM), kemarin.

DPRD Lamsel, kata Antoni, akan mengkawal proses tersebut. Pimpinan dewan juga akan mengkoordinasikan keterlambatan pembayaran ini dengan Komisi D DPRD Lamsel yang memang membidangi masalah itu. “Harapan kami, agar hal sama tidak terulang dimasa yang akan datang,” kata Ketua DPD PKS Lamsel itu.

Dia juga berharap, Diskes terus melakukan pemantauan di pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak terganggu. Karenanya, ia mengimbau kepada seluruh tempat pelayanan kesehatan agar tetap mengutamakan pelayanan.
“Saya memaklumi bahwa kejadian ini secara tidak langsung berimplikasi terhadap hak-hak tenaga kesehatan yang ikut tertunda. Saya harap pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik,” harap Antoni.

Senada dengan Ketua Komisi D DPRD Lamsel Muhammad Nurdin. Dia mengaku Komisi yang dipimpinnya akan segera memanggil Diskes Lamsel untuk mengklarifikasi persoalan itu. Menurut Nurdin, alat kelengkapan dewan yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan itu sebelumnya telah menggelar hearing dengan Diskes mengenai hal itu.Kala itu, kata Nurdin, Diskes akan segera mengupayakan agar proses pencairan anggaran Jamkes segera terealisasi. “Saat itu saya tahu dua bulan langsung terealisasi,” kata Nurdin.
   
Ia juga tidak menyangka anggaran Jamkes tersebut bisa mandek hingga miliaran. Nurdin juga menenggarai kesalahan administrasi dan kinerja jajaran Diskes menjadi penyebab terjadinya keterlambatan. “Semestinya kan Desember 2012 sudah clear. Ini ada apa?,” tanya politisi PKS itu.
   
Nurdin mengaku komisinya akan segera melakukan pembahasan mengenai hal itu. Senin (25/2) mendatang, Nurdin mengatakan akan menggelar rapat dengan jajaran mengenai hal itu. “Secepatnya akan kita panggil. Ini jangan dibiarkan berlarut-larut. Karena efeknya akan berdampak pada pelayanan,” pungkas Nurdin.
   
Diketahui, klaim biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang menggunakan Jamkesda, Jamkesmas dan Jampersal belum sepenuhnya dibayar oleh Pemkab Lampung Selatan melalui Dinas Kesehatan (Diskes) Lamsel.
   
Dari data yang dihimpun Radar Lamsel, klaim anggaran Jampersal yang belum dibayar Pemkab mencapai Rp 750 Juta. Jumlah itu terhitung sejak Agustus – Desember 2012. Lalu, klaim anggaran Jamkesmas sebesar Rp 250 Juta. Untuk pelayanan ini, Pemkab Lamsel menunggak di bulan Desember 2012. Data ini merupakan data anggaran Jamkesmas dan Jampersal yang mengklaim ke Dinas Kesehatan.

Yang lebih memprihatinkan, klaim anggaran Jamkesda yang mencapai Rp 3,717 Miliar juga belum terbayar. Jumlah ini terhitung sejak Juni – Desember 2012. Dengan rincian, Rp 1,845 Miliar untuk pelayanan kesehatan di 24 Puskesmas di Kabupaten Lamsel dan Rp 1,872 Miliar untuk pelayanan kesehatan di Rumah Sakit (RS) yang bekerja sama dengan Pemkab Lamsel seperti RSUD dr. Bob Bazar, S.K.M, RSUD Abdoel Moeloek, RS Urip Sumoharjo, RSJ Bandarlampung dan DKT Bandarlampung.

Bantuan kesehatan yang notabennya kucuran dari Pemkab Lamsel itu melebihi kapasitas. Total anggaran yang dikucurkan pada tahun 2012 sebesar Rp 5,5 Miliar tidak mencukupi banyaknya masyarakat yang berobat menggunakan anggaran itu sehingga menunggak mencapai Rp 3,717 Miliar. Artinya total pembayaran seluruh jaminan kesehatan itu mencapai Rp 4,717 Miliar. (edw)
 

Rp 2 Juta untuk Pegawai Berprestasi

Kepala BKD Lamsel Akar Wibowo, S.H

KOMITMEN Pemkab Lampung Selatan untuk terus meningkatkan kedisiplinan pegawai di Lamsel tak pernah kendur. Berbagai program dan terobosan terus digagas agar stabilisasi kinerja jajaran pemerintahan tetap optimal.

Yang terbaru, Pemkab Lamsel melalui BKD Lamsel menggulirkan program peningkatan disiplin pegawai bagi PNS dan THLS berprestasi di lingkungan Pemkab Lamsel tahun 2013.

Setiap bulan tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 05 tahun 2013 tentang tata cara pemberian penghargaan kepada PNS dan THLS dilingkungan Pemkab Lamsel itu akan memilih 4 PNS berprestasi dan 2 THLS berprestasi untuk mendapatkan penghargaan.

Penghargaan dan santunan itu akan diberikan dalam upacara yang setiap bulan dilakukan Pemkab. “Tahun ini baru berjalan. Bulan Januari lalu, ada 4 orang PNS dan 2 THLS yang mendapatkan penghargaan,” kata Kepala BKD Lamsel Akar Wibowo, S.H kepada Radar Lamsel, kemarin.

Menurut Akar, setiap PNS dan THLS yang mendapat ‘gelar’ berprestasi sesuai Perbup itu akan mendapatkan uang santuan sebesar Rp 2 Juta untuk PNS dan Rp 1 Juta untuk THLS.

Uang santunan itu, sambung Akar, merupakan bentuk keperdulian dan apresiasi Bupati Lamsel H. Rycko Menoza SZP kepada para pegawai yang memang baik. “Jadi tidak melulu hukuman yang diberikan kepada pegawai bobrok. Yang berprestasi juga mendapat penghargaan,” kata Akar.

Akar menilai, Bupati Rycko Menoza merupakan pimpinan yang paling tegas dan konsen soal kedisiplinan. Bahkan, dia berani menggaransikan diri jika Rycko Menoza merupakan pejabat politik pertama di Lampung yang melakukan berbagai gebrakan tentang kedisiplinan pegawai.

“Dulu, Lamsel tidak ada absen sidik jari. Tapi saat ini anda bisa lihat semua kantor sudah absen sidik jari online. Ini pertama di Lampung. Jadi tingkat kehadiran pegawai itu bisa dipantau langsung,” kata Akar.

Penyediaan fasilitas untuk meningkatkan kedisiplinan itu merupakan komitmen Rycko untuk terus meningkatkan etos kerja jajarannya. Sebab, kedisiplinan, kata Akar, merupakan pondasi aparat negara yang berintegrasi dengan berbagai sektor pembangunan.

“Berapapun anggaran pembangunan yang kita miliki kalau kita tidak disiplin, tidak akan berjalan. Nah, modal (disiplin) ini menjadi pondasi pak Bupati dalam membangun Kabupaten Lamsel menjadi yang lebih baik,” kata mantan Sekretaris BKD Provinsi Lampung itu.

Karena itu, Akar sedikit menggerutu melihat hasil poling yang sempat dirilis media mengenai tingkat keberhasilan pemimpin di Lampung. Bagi Akar, Rycko Menoza merupakan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi untuk melakukan dobrakan perubahan sebagaimana visi dan misinya menjadi khalifah di Kabupaten Lamsel. “Dari dalam pak Bupati melakukan pembenahan. Setelah didalam, ia (Rycko) melakukan pembenahan diluar. Saya kaget juga. Tapi ini sebuah motivasi bagi kami untuk terus berbenah,” pungkas Akar.

Dari data yang dihimpun Radar Lamsel, berdasarkan Keputusan Bupati (SK) Nomor : B/303/IV.06/HK/2013 tentang Pemberian Penghargaan kepada PNS dan THLS dilingkungan Pemkab Lamsel Para pegawai berprestasi yang mendapatkan penghargaan pada bulan Januari 2013 lalu antara lain Drs. Mawardi yang bertugas di Badan Kesbangpol, drh. Anggraeni E.S yang bertugas di Dinas Peternakan, Furqonuddin yang bertugas di Satpol PP, dan Parjimin yang bertugas di Dinas Pasar, Kebersihan dan Keindahan.

Mereka ini mendapatkan penghargaan uang santunan sebesar Rp 2 Juta. Lalu untuk THLS yang berprestasi antara lain Mardi yang bertugas di Bagian Umum dan Perlengkapan dan Yang Shinta Dewi yang bertugas di RSUD dr. Bob Bazar, S.K.M. (edw)